1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Terguggat II  dan adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I dan  untuk membayar lunas seketika dan tanpa syarat seluruh tunggakan kredit Tergugat I dan Terguggat II sebagaimana telah dipersyaratkan dan diperjanjikan dalam; Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.82/4872/12/2015  Tanggal 08 Desember 2015; di mana total tunggakan terakhir tercatat sebesar Rp. 17.373.962,- ( Tujuh belas juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh dua rupiah).

3. Apabila Tergugat I dan Terguggat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00149 Seluas 139 M² yang terletak di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku,  Kabupaten Maluku Tengah atas nama Bapak Abdul Latief Karepesina yang dijaminkan kepada Penggugat, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Terguggat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam Sertifikat Hak Milik nomor 00149 Seluas 139 M² yang terletak di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku,  Kabupaten Maluku Tengah atas nama Bapak Abdul Latief Karepesina berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat I dan Terguggat II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan Sertifikat Hak Milik nomor 00149 Seluas 139 M² yang terletak di Desa Kabauw, Kecamatan Pulau Haruku,  Kabupaten Maluku Tengah atas nama Bapak Abdul Latief Karepesina untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Terguggat II  tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I dan Terguggat II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;
6. Menghukum Tergugat I dan Terguggat II  dan  untuk membayar biaya perkara yang timbul.
7. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)