Berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan dalam posita gugatan  Penggugat, mohon kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon Cq yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenaan memutuskan sebagai berikut :

1. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  seluruhnya.

1. Menyatakan Penggugat adalah karyawan kontrak di Perusahan Tergugat.

1. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat telah berakhir sejak tanggal 11 Januari 2019 sesuai dengan Surat Pengakhiran Perjanjian KERJA T.A. 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Utama PD. Panca Karya (Tergugat )

1. Menghukum Tergugat untuk membayar hak – hak Penggugat  berupa :

1.  UPAH :

1. Gaji Pokok :

Rp. 2.500.000; ( Sudah Dibayar Lunas )

1. Tunjangan Tetap :

1. Tunjangan Tetap terdiri dari :

1. Tunjangan Jabatan 8 Bulan sebesar Rp. 500.000; ( Lima Ratus Ribu Rupiah)) per bulan.

• 8 x Rp. 500.000 = Rp. 4.000.000

1. Tunjangan Ijazah 8 Bulan sebesar Rp. 250.000; ( Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) per bulan.

• 8  x Rp. 250.000 = Rp. 2.000.000

1. Tunjangan Kesehatan 8 Bulan sebesar Rp. 250.000; ( dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.

• 8 x Rp. 250.000 = Rp. 4.000.000

1. Premi Layar 12 bulan di bayar /hari sebesar Rp. 8.500/hari.

• 365 Hari  x Rp. 8.500 = Rp. 3.102.500

1. Tunjangan Lintasan 12 bulan di bayar /hari sebesar Rp.16.500/Hari

• 365 Hari x 16.500 = Rp. 6.022.500

1. Tunjangan jabatan + Tunjangan Ijazah + Tunjangan Kesehatan + Premi Layar 12 bulan + Tunjangan Lintasan 12 bulan :

=  Rp. 4.000.000 + Rp. 2.000.000 + Rp. 4.000.000 + Rp. 3.102.500

    + Rp. 6.022.500

=  Rp. 19.125.000

1. Gaji Pokok + Tunjangan Tetap

=   Rp. 2.500.000 + Rp. 19.125.000

=   Rp. 21.625.000

1. UANG PESANGON :

1. Sesuai Pasal 156 ayat (2) dan (3) Undang –undang No.13 tahun 2003, uang Pesangon untuk karyawan dengan masa kerja 8 tahun atau lebih 9 tahun   (9 bulan upah).

= 9 x Rp. 21.625.000

= Rp. 194.625.000

1. Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) :

1. Sesuai dengan Pasal 156 Ayat (2) dan ayat (3) Undang – undang No.13 tahun 2003 masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah :

=  4 bulan upah x Rp. 21.625.000

=  Rp. 86.500.000

1. Uang Penggantian Hak :

1. Cuti tahunan
2. Biaya Pegawai dan keluarga ke tempat pegawai diterima kerja.
3. Pengobatan/Perawatan = 15% x Jumlah Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)

= 15/100 (Rp. 194.625.000 + Rp. 86.500.000)

= Rp. 42.168.750

1. UANG MAKAN :

• Uang makan 8 bulan (dihitung sejak bulan Mei 2018 – Desember 2018),  yang mana di bayar per hari Rp.50.000 , sehingga :

=  245 Hari x Rp. 50.000                   

=  Rp. 12.250.000

1. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KetenagaKerjaan selama 10 bulan sebesar Rp.1.000.000

1. Sehingga total hak – hak  Penggugat yang harus dibayar oleh Tergugat adalah :

• Uang Pesangon + Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK) + Uang Penggantian Hak + Uang Makan + Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) KetenagaKerjaan selama 10 bulan.

=  Rp.194.625.000 + Rp. 86.500.000 + Rp. 42.168.750 + Rp. 12.250.000 +

Rp. 1.000.000

=  Rp. 336.543.750

1. Menetapkan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap mobil milik Tergugat dengan Nomor Polisi DE 8095 LA jenis HINO dan DE 1466 AG jenis Toyota Rush.

1. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga bank keterlambatan pembayaran upah dan hak – hak Penggugat sebesar bunga bank yang berlaku di Indonesia, apabila Tergugat lalai dalam menjalankan putusan.

1. Menyatakan putusan dapat dilaksankan secara serta merta meskipun ada upayak hukum balik berupa Kasasi atas perkara ini.

1. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan hukum.

II.  S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadli – adilnya. ( Ex Aquo Et Bono ).