Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan : anjuran tertulis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Maluku No  567/531/2021 perihal anjuran tanggal 30 Desember 2021 atas Nama Jhoni Alfons sah dan dapat diterima
3. Menyatakan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dikerenakan pemutusan hubungan kerja;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunggakan Upah Penggugat dan Pesangon  sebesar Rp. Rp.66.316.250

dengan Perincian :

Tunggakan Upah

• Upah terakhir Rp.3.575.000
• Tunggakan gajih : 12 Bulan upah x Rp 3.575.000 = Rp 42.900.000
• Jadi total Rp 42.900.000
• Denda Keterlambatan

• 4 – 8 hari Denda 5 %/hari
• 3.575.000 x 5% = 178.750 x 4 hari = 715.000
• Keterlambatan ditambah 1 %/hari setelah hari ke 8-25 = 17 %

3.575.000 x 17 % = 607.750

-  keterlambatan kalau tidak dibayar setelah 1 bulan : ditambah 8 %

    3.575.000 x 8 % = 286.000

-   (715.000+ 607.750 + 286.000) = 1.608.750

-   1.608.750 x 12 bulan = Rp.19.305.000

    Pesangon

• Masa kerja 1 tahun 1 bulan
• Gajih terakhir 3.575.000
• Pesangon                     = 2 x 3.575.000 x 0,5         =  3.575.000
• Penghargaan masa kerja
• Pergantian Hak               = 15 % x 5.357.000          =    536.250
• total                                                                      Rp  4.111.250

    5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Ambon berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.